Simulasi Pengembangan Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif


07 February 2018 oleh Administrator

Karawang, 30 Januari 2017 - Suatu kehormatan bagi saya, diundang oleh Institut Otomotif Indonesia (IOI) untuk menghadiri suatu event Simulasi Pengembangan Pendidikan Vokasi di bidang Industri Otomotif yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2018 di Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Karawang.

Event ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan (Kluster) industri otomotif dari unsur (Chapter) pengembang standar kompetensi, lembaga pendidikan dan pelatihan (Politeknik, SMK, BLK), perusahaan, lembaga sertifikasi, asosiasi dan pemerintah. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.1 (LSP.1) Perusahaan oleh Ketua BNSP kepada Manajemen TMMIN.

Menarik presentasi yang disampaikan oleh para Presiden IOI (I Made Dana), KADIN Indonsia (Anton Supit), BAPPENAS (Rachma Irianti) dan Ketua BNSP (Sumarna). Demikian pula paparan Program Pendidikan Vokasi di PT TMMIN yang disampaikan oleh Amirul.C. Secara ringkas dapat dapat disarikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semangat kebersamaan diantara para pemangku kepentingan di bidang industri otomotif dalam mengembangkan pendidikan vokasi yang Link & Match dengan kebutuhan industri, telah terbentuk cukup kuat;

2. Pengalaman TMMIN dalam mengembangkan pendidikan vokasi melalui sistem pemagangan, sangat efektif dan dapat dijadikan benchmark, baik dari segi perancangan program, pelaksanaan, penilaian dan sertifikasinya serta pengorganisasiannya.

3. Satu hal yang sangat menonjol dan dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua adalah adanya komitmen yang kuat dari manajemen, konsisten dalam pelaksanaan dan dilakukan secara sistematis (dalam membangun infrastruktur pendidikan vokasi).


PERMASALAHAN LINK AND MATCH PENDIDIKAN VOKASI

Dari diskusi dan kunjungan lapangan selama event Simulasi di TMMIN, terungkap sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan apabila Pengembangan Pendidikan Vokasi (baca pemagangan) yang dilakukan oleh TMMIN tersebut akan di-cloning untuk diterapkan di Politeknik/SMK. Permasalahan dimaksud antara lain:


1. Permasalahan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi

a. Ketidak sesuaian antara jenis dan kualifikasi program diklat di Politeknik/SMK dengan jenis dan kualifikasi yang diperlukan oleh industri. Sebagian besar program pendidikan (prodi) di Politeknik dan SMK adalah Prodi Otomotif untuk pekerjaan paska penjualan (maintanance), sedang yang diperlukan oleh industri otomotif di Karawang adalah untuk pekerjaan manufaktur (missmatch program).

b. Standar kompetensi yang digunakan di TMMIN adalah Standar Kompetensi Khusus (SKK) sesuai dengan kebutuhan spesifik TMIIN. Sedang kurikulum, silabus dan modul-modul pendidikan Politeknik dan SMK mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan atau Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) yang lebih bersifat umum dan generik untuk dapat bekerja di berbagai perusahaan dalam industri sejenis.


2. Permasalahan Desain Program Diklat

Program di Politeknik/SMK pada umumnya didesain dengan mengacu pada kualifikasi KKNI yang cakupan kopentensinya relatif luas, dengan tujuan agar lulusannya dapat bekerja pada berbagai pekerjaan/ jabatan serumpun. Sementara itu, desain kualifikasi kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan adalah kualifikasi kompetensi jabatan yang bersifat spesifik.

Seperti misalnya program pemagangan di TMMIN didesain untuk kualifikasi jabatan, yaitu

(1) Operator Manufacturing Assembly,

(2) Operator Manufacturing Painting,

(3) Operator Manufacturing Press, dan

(4) Operator Manufacturing Welding.

Masing-masing program berdurasi 6 bulan.


3. Permasalahan Sistem/Cara Penyelenggaraan Program Diklat

      a. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik/SMK diarahkan untuk menggunakan sistem ganda (dual system). Pemasalahannya adalah kapan dan berapa lama di lembaga diklat dan kapan serta berapam lama di perusahaan. Pemagangan di TMMIN menggunakan perbandingan 30 % pembelajaran teori di klas dan 70 % pembelajaran praktik di tempat kerja, dengan sistem sandwich dan modular.

b. Penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan sistem ganda juga menampilkan permasalahan sinergitas manajemen antara pembelajaran di Politeknik/SMK dengan pembelajaran di perusahaan yang ketersediaan ruang dan waktunya harus disesuaikan dengan kegiatan produksi. Permasalahan manajemen juga muncul manakala tidak semua kompetensi yang harus dikuasai dalam suatu Prodi, praktik kerjanya ada di satu perusahaan mitra kerja.

Dalam hal demikian, untuk pembelajaran praktik kerja seluruh unit kompetensi dari suatu Prodi, Politeknik/SMK harus bermitra dengan lebih dari satu perusahaan.


4. Permasalahan SDM Guru/Dosen/Pelatih/Mentor serta Fasilitas dan Sarana

Diklat Menyimak pelaksanaan program pemagangan di TMMIN, diperlukan pelatih dan mentor kompeten dari kalangan praktisi yang tidak sedikit jumlahnya. Kondisi seperti itu tentunya tidak mudah dipenuhi di Politeknik/SMK yang pada umumnya lebih didominasi oleh guru/dosen pembelajaran teori. Hal yang sama juga terjadi pada penyediaan fasilitas dan sarana diklat yang sesuai dan mendukung isi Prodi.

5. Permasalahan Sertifikasi Capaian Diklat

Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP yang fungsi utamanya memastikan dan memelihara kompetensi. Dalam hal LSP.1 TMMIN, yang disertifikasi adalah lulusan program pendidikan vokasi (pemagangan) TMMIN. Acuannya adalah SKK TMMIN dan berlaku secara internal di PT TMMIN. Permasalahan muncul kemudian apabila sertifikasi LSP perusahaan akan diterapkan pula untuk mensertifikasi kompetensi lulusan Politeknik/SMK yang desain prodinya kualifikasi KKNI dengan acuan standar SKKNI.

6. Permasalahan Pengorganisasian Link & Match

Antara pendidikan vokasi dengan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan (Chapter - chapter SISKOMNAS dalam suatu bidang pekerjaan/bidang profesi). Dukungan dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan Link & Match pendidikan vokasi tersebut, perlu koordinasi dan sinergitas. Untuk itu perlu pengorganisasian, dengan bentuk serta susunan organisasi dan kepengurusan yang efektif dan efisien.


POKOK-POKOK PEMIKIRAN PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI

Pendidikan dan pelatihan vokasi sebenarnya bukan hal baru di dunia pendidikan dan dunia kerja. Demikian pula halnya dengan konsep Link & Match dan dual system, sudah diperkenalkan di Indonesia sejak dekade 1990-an.

Dalam perkembangannya, momentum konsep Link & Match  dan dual system tersebut  bersifat fluktuatif dan baru menemukan momentumnya kembali sejak terbitnya PP.No.41 tahun 205 tentang Pembangunan Sumberdaya Industri dan Inpres No.9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, yang kemudian diikuti dengan Rembug Nasional tentang SISKOMNAS dan pembentukan Masyarakat Kompetensi (Maskom) Indonesia pada tanggal 14 Nopember 2017.

Mengacu pada SISKOMNAS, pengembangan kompetensi kerja bertumpu pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu,

(1) pengembangan standar komperensi dan kualifikasi kompetensi,

(2) pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan

(3) pengembangan sertifikasi kompetensi.

Dengan memperhatikan permasalahan Link & Match pendidikan dan pelatihan vokasi sebagaimana diuraikan di atas, pokok-pokok pemikliran berikut dapat dipertimbangkan untuk penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia.


1. Kesepakatan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi

a. Standar kompetensi yang akan digunakan sebagai acuan dalam perancangan desain program diklat vokasi perlu disepakati. Terdapat 3 (tiga) standar kompetensi kerja yang dapat digunakan, yaitu, (1) SKKNI, SKK Perusahaan, dan/atau Standar Internasional. Asumsinya, peta dan standar kompetensi untuk masing - masing jenis standar kompetensi pada bidang pekerjaan/bidang profesi tertentu telah disusun.

Dalam hal peta dan standar kompetensi dimaksud belum tersusun, berarti harus dimulai dengan penyusun peta dan standard kompetensi.

b. Selanjutnya, pengemasan standar kompetensi dari suatu peta kompetensi ke dalam kualifikasi kompetensi juga harus disepakati. Terdapat 3 (tiga) kemasan kualifikasi kompetensi yang dapat digunakan, yaitu (1) Kualifikasi KKNI, (2) Kualifikasi Okupasi,dan (3) Klaster Kompetensi. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kualifikasi KKNI terstandar dan berlaku secara nasional, disusun mengacu pada deskriptor jenjang kualifikasi KKNI. Kualifikasi Okupasi terstandar dan berlaku secara nasional (untuk yang menggunakan acuan SKKNI) atau berlaku khusus di suatu perusahaan (untuk yang menggunakan acuan SKK), disusun mengacu pada uraian tugas dan fungsi okupasi/jabatan.  Sedangkan Klaster Kompetensi, biasanya kemasannya tidak terstandar dan disusun sesuai kebutuhan. Seperti misalnya untuk keperluan refreshing, upgrading, retraining dan sebagainya. Walaupun demikian unit-unit kompetensi dalam Klaster tetap terstandar.

2. Kesepakatan Desain Program Diklat Vokasi

Desain program diklat vokasi disusun dengan mengacu pada Kualifikasi Kompetensi yang disepakati (Kualifikasi KKNI, Kualifikasi Okupasi dan/atau Klaster Kompetensi). Desain atau rancang bangun program diklat berisi (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi Program, (3) Standar Proses Pembelajaran, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Tenaga Pendidik/Pelatih, (6) Standar Fasilitas dan Sarana, (7) Standar Manajemen, dan (8) Standar Penbiayaan.

3. Kesepakatan Pengorganisasian Penyelenggaraan Diklat Vokasi

Pada prinsipnya, diklat vokasi berbasis kompetensi, diselenggarakan dengan metode yang lebih menekankan pada praktik kerja, baik secara simulatif di lembaga diklat, maupun melalui praktik kerja nyata di perusahaan/tempat kerja (on the job training/prakerin/pemagangan).

Dalam hal menggunakan sistem ganda, jenis dan jumlah kompetensi serta jumlah peserta diklat yang akan praktik kerja nyata beserta jadwal diklatnya, perlu disepekati bersama antara lembaga diklat dengan perusahaan mitra kerja. Demikian pula halnya dengan penyediaan tenaga guru/dosen, pelatih/mentor, penyediaan fasilitas dan sarana serta biaya diklat yang diperlukan, perlu disepakai bersama.

4. Kesepakatan Sertifikasi dan Rekognisi Kompetensi

a. Sertifikasi kompetensi lulusan diklat vokasi perlu disepakati, khusunya diklat vokasi yang pemilik programnya lembaga diklat, dimana perusahaan berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan praktik kerja nyata. Kesepakatan antara lembaga diklat dengan perusahaan diperlukan untuk memastikan LSP mana yang akan ditugasi untuk melakukan sertifikasi kompetensi. Hal ini penting karena di lembaga diklat ada LSP.1 dan di perusahaan juga ada LSP.1. Dalam hal praktik kerja nyata di perusahaan/tempat kerja hanya menyangkut sebagian kompetensi dari seluruh kompetensi yang menjadi isi program diklat, maka sertifikasi oleh LSP.1 Perusahaan, berfungsi sebagai referensi dalam sertifikasi akhir program diklat yang dapat dilakukan oleh LSP.1 Lembaga Diklat atau LSP.3

b. Sertifikasi kompetensi akan lebih bermakna bagi pemegang sertifikat kompetensi apabila ada kejelasan mengenai rekognisi (civil effect) dari sertifikat kompetensi yang dimiliki. Rekognisi tersebut dalam bentuk natura maupun inatura. Mengenai rekognisi kompetensi ini perlu disepakati bentuk dan besarannya, baik pada tingkat mikro di perusahaan, maupun pada tingkat makro secara nasional maupun daerah.

5. Reorientasi dan Reposisi Prodi

Pengembangan pendidikan vokasi yang Link & Match dengan DuDi memerlukan  reorientasi da  reposisi prodi di Politeknik/SMK. Tidak hanya jenis prodi, tetapi juga desain prodi yang berimplikasi pada isi prodi. Setiap Politeknik/SMK sebaiknya fokus pada prodi yang dibutuhkan DuDi daerah sekitar, agar tidak kesulitan mencari mitra kerja untuk pelaksanaan pembelajaran sistem ganda dalam bentuk praktikkerja nyata di perusahaan.

Reorientasi dan reposisi prodi Politeknik /SMK ini memerlukan dukungan harmonisasi regulasi. Terutama yang berkaitan dengan struktur dan komposisi standar isi prodi untuk pembelajaran teori dan praktik.


RANGKUMAN

1. Pengembangan pendidikan vokasi di PT TMMIN diselenggarakan melalui pemagangan, dengan acuan SKK dan kemasan kualifikasi okupasi PT.TMMIN. Sertikasi lulusannya juga dilakukan oleh LSP.1 TMMIN. Dengan pola seperti itu, dapat difahami bila pendidikan vokasi di PT TMMIN betul-betul Link & Match dan dapat dijadikan benchmark bagi perusahaan lain.

2. Model pendidikan vokasi di PT TMMIN tidak dapat diadop sepenuhnya untuk pengembangan pendidikan vokasi di Politeknik/SMK, sehubungan dengan adanya perbedaan standar kompetensi yang digunakan dan desain prodi yang dikembangkan (SKK/Okupasi versus SKKNI/KKNI).

3. Untuk dapat Link & Match dengan DuDi, reorientasi dan reposisi pendidikan vokasi di Politeknik/SMK, melalui penataan kembali jenis dan desain prodi serta cara penyelenggaraannya (dengan sistem ganda). Untuk itu diperlukan kesepakatan, komitmen dan peran serta aktif dari para pemangku kepentingan dari berbagai unsur (chapter) pada setiap bidang prodi.

4. Sertifikasi kompetensi lulusan pendidikan vokasi yang diselenggarakan dengan sistem ganda, sebaiknya dilakukan secara terintegrasi antara LSP.1 Politeknik/SMK dengan LSP.1 Perusahaan tempat praktek kerja nyata (OJT/Magang). Dalam kaitannya dengan hal ini, sertifikasi oleh LSP.3 dapat dipertimbangkan

5. Simulasi Pendidikan Vokasi yang diselenggarakan oleh IOI beserta TMMIN tanggal 30 Januari di PT TMMIN, Karawang, merupakan kelanjutan dari FGD Mencari Model Terbaik Pendidikan Vokasi yang diselenggarakan tanggal 10 Januari 2018 di Jakarta oleh IOI bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian. Dengan demikian, Kluster Maskom Bidang Otomotif telah melangkah selangkah lebih maju dan dapat dijadikan referensi bagi Kluster - Kluster yang juga sedang bebenah.

 

Jakarta, 4 Februari 2018


M. Moedjiman
Maskom Indonesia