‘One Certification Policy’: Terobosan BIG Tingkatkan Kualitas SDM Industri Geospasial


14 December 2017 oleh Administrator

(gambar : workshop - Inisiasi kebijakan satu sertifikat bidang informasi geospasial )

Presiden Joko Widodo ‘menagih’ perkembangan kebijakan ‘One Map Policy’ yang ada pada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution pada bulan Juni lalu. Pasalnya, luas wilayah Indonesia juga melahirkan hambatan: tumpang tindih perizinan tanah & pemerataan kebijakan. One Map Policy dianggap bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk masalah ini.

Pengerjaan One Map Policy tidak mudah, ada 85 peta tematik yang harus dikerjakan oleh 19 lembaga kementerian di 34 provinsi. Sejauh ini, 27 peta sudah rampung, 57 diantaranya dalam tahap kompilasi dan 2 sisanya masih belum disusun. Lebih dari 50% peta tematik belum rampung, padahal peta ini krusial untuk negara dengan luas wilayah yang tergolong besar seperti Indonesia.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh BIG dalam optimalisasi pengerjaan kebijakan One Map Policy adalah kurangnya jumlah tenaga kerja kompeten. Industri Geospasial masih memerlukan kurang lebih 27.500 tenaga kerja, hal ini disampaikan oleh Kepala BIG yang lalu, Asep Karsidi saat menjadi pembicara di Workshop Geospasial di Hotel Mercury, Pontianak, tahun 2012. Selain itu, persoalan tenaga kerja yang masih belum memiliki sertifikat juga turut memperlambat kinerja BIG.

Untuk mengatasi hal ini, Badan Informasi Geospasial menginisiasi program One Certification Policy untuk mempercepat proses akreditasi-sertifikasi bagi perusahaan-perusahaan di industri geospasial dan tenaga kerjanya. Program ini bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai lembaga akreditasi dan BNSP selaku penjamin mutu sertifikasi.

Sertifikasi merupakan salah satu dari lima pilar keprofesian yang akan dibangun BIG agar profesi IG menjadi lebih mantap dan dapat disetarakan dengan profesi lain seperti dokter dan apoteker. Selain itu, kebutuhan one certificate dalam jasa surveying akan sangat membantu dalam hal pengakuan bersama SDM dan Badan Usaha penyelenggara IG,” terang Suprajaka.

Selain masalah sertifikasi, perihal penyebaran lembaga pendidikan geospasial di Indonesia juga salah satu kendala yang akan dibenahi ke depan. Pasalnya, 82% dari keseluruhan SMK Industri Geospasial berada di pulau Jawa, sisanya tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara.

Download data lengkap mengenai One Certification Policy di sini.