KKNI, Standar Kompetensi Netral Profesi Indonesia


15 January 2018 oleh Administrator

Kemenperin dan Industri Otomotif melaksanakan FGD di Gedung Pusdiklat Kemenperin, Jakarta (10/01/2018) untuk bersama-sama membicarakan mengenai praktek terbaik untuk merintis pendidikan vokasi yang melibatkan Pemerintah, industri dan tentunya lembaga pendidikan selaku pencetak tenaga kerja berkualitas.

Visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia negara maju di tahun 2030 masih memiliki banyak masalah yang mengikat. Salah satu yang paling krusial adalah faktor pendidikan & tenaga kerja. Indonesia semestinya memiliki daya saing yang mumpuni untuk bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dari sisi jumlah angkatan kerja.

Selain perihal persepsi, lembaga pendidikan juga harus banyak berbenah. Pemerintah sudah menjalin kerja sama dengan Jerman, Belanda, Inggris dan Perancis untuk merevitalisasi pendidikan vokasi yang melibatkan industri dan praktisi pendidikan. Tugas selanjutnya adalah bagaimana pemerintah mendefinisikan profesional di Indonesia.

Menurut Megawati Santoso - salah satu Tim Ahli Kemenristekdikti – permasalahan dalam angkatan kerja adalah masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan gelar. Tidak main, main, hal ini bisa berdampak langsung kepada gaji karyawan, yang tentu saja menjadi salah satu alasan mengapa gelar begitu dikejar. Padahal, industri yang sehat memerlukan kemampuan kerja yang terbukti, bukan hanya gelar. Dan pengalaman ini bisa didapat dari magang, kursus & sertifikasi profesi.

 “Tidak bisa hanya ilmu tidak ada praktek, tidak bisa juga hanya praktek tanpa ilmu, keduanya harus ada,” papar Lektor ITB ini. Menurutnya, ukuran kompetensi seseorang harus diukur dari kedua sisi: akademik dan praktek kerja.

Bagan Recognition of Prior Learning



KKNI sebagai penentu kompetensi profesi


Recognition of Prior Learning, kualifikasi profesional yang digunakan di Uni Eropa sedang diterapkan untuk mengembangkan KKNI di Indonesia. RPL diperlukan agar tingkat keahlian seseorang bisa diukur dari pengalamannya secara keseluruhan dari aspek pendidikan formal, informal & pengalaman kerja. Hal ini bisa sangat berpengaruh bagi ilmu-ilmu terapan seperti musik, seni, kuliner dan budaya yang kerap lebih terasah dari pengalaman.

Ke depannya, para praktisi yang sudah memiliki skor kompetensi yang tinggi diharapkan bisa duduk bersama dengan para guru besar pendidikan untuk membicarakan bersama arah kurikulum perguruan tinggi. Setelah proses pengembangan ini, diharapkan agar penentuan predikat “expert” bisa dipastikan dengan gelar akademik dan pengalaman kerja yang matang di bidang terkait.