Bonus Demografi: Untung atau Buntung?


16 November 2017 oleh Administrator

Foto : Dok. CozerID

Pada tahun 2020 - 2030, negara Indonesia diramalkan akan dapat jackpot. Pada rentang tahun itu, penduduk usia produktif dikabarkan akan mencapai puncaknya. Ini berarti akan ada semakin banyak orang yang bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Mengantisipasi hal ini, pemerintah menggelontorkan dana sebesar 2 triliun untuk LPDP – naik 700 Miliar dari tahun lalu, agar pemuda kita bisa mendapat beasiswa untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Namun apakah pendidikan tinggi menjamin karir gemilang? Jawabannya ternyata tidak.

Masalah kompetensi para lulusan perguruan tinggi yang hanya terbatas pada teori membuat mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan. Beberapa mahasiswa S2 harus menerima pil pahit, bahwa waktu yang mereka habiskan untuk belajar ternyata tidak selalu menjadi nilai tambah saat melamar kerja. Industri jelas mengutamakan mereka yang berpengalaman dibanding gelar panjang lebar.

Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dianggap menjadi jawaban untuk mereka yang mengincar kursi di industri. Stigma yang menempatkan SMK dan Vokasi sebagai pilihan terakhir siswa secara otomatis harus dihilangkan.

“Jika pendidikan ini (vokasi & SMK) terus menjadi pilihan terakhir, Anda bisa bayangkan kualitas siswanya pun seperti apa. Sedangkan pertumbuhan industri harus dibarengi dengan kualitas tenaga kerja, tidak bisa tidak,” tukas Mujiyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.

Untuk menjadikan pendidikan vokasi pilihan utama, peningkatan kualitas pengajar dan fasilitas praktek harus ditingkatkan. Biayanya tentu tidak sedikit, dan pemerintah harus memutar otak lebih cepat untuk mengatasi hal ini. Jika tidak, kita benar-benar harus siap dihantui pembengkakan angka pengangguran & kemiskinan di tengah bonus demografi.

Menjodohkan Industri & Pendidikan

“Ngapain belajar, toh biasanya yang IPnya tinggi karirnya biasa aja,” kata mahasiswa. Beberapa dari kita mungkin tertawa saja mendengarnya, padahal dalam hati terpikir juga. Apakah ini hanya candaan atau mungkin ada hubungannya dengan kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan industri?


Menurut Luluk Sumiarso, pendiri Indonesia Institution of National Competency di acara Rembuk Nasional (15/11/2017), memang ada ketidakcocokan yang harus segera dibereskan jika pemerintah serius ingin mengentaskan pengangguran dan mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi MEA. Salah satu cara paling konkrit adalah melibatkan industri dalam sistem pendidikan kita.

“Pendekatan yang pada supply side tidak dihubungkan dengan demand side, sekarang kita balik, sehingga penyediaannya mengacu pada kebutuhan,” jelas Luluk. Sebagai gantinya, industri sepakat untuk memberikan kesempatan magang & menyediakan fasilitas praktek yang baik.

Metode ini diberi nama Dual System, dan telah dilakukan di beberapa wilayah industri seperti Surakarta dan Morowali. Beberapa politeknik didirikan dengan sistem penyesuaian kurikulum dengan SKKNI yang diperlukan industri. Upaya ini baru dilakukan pada sektor manufaktur, dan mendapat respon baik dari pengusaha setempat.


(Kiri Moderator : Dr. Willy Susilo, Ir. Sumarna F. Abdurahman M.Sc (Ketua BNSP), Miftahudin (Wak. Ketua Bid. Pelatihan dan Peningkatan Keahlian APINDO)

“Kalau selama ini magang hanya magang, sekarang magang harus didampingi mentor, artinya kita harus memastikan mentornya memenuhi kualifikasi atau tidak. Yang kedua, harus ada target kompetensi setelah magang, ini artinya industri harus punya kurikulum industri,” papar Miftahudin selaku Wakil Ketua Bidang Pelatihan dan Peningkatan Keahlian APINDO yang menjadi salah satu pembicara pada panel diskusi. APINDO juga dikabarkan telah mendirikan Global Apprenticeship Network Indonesia, organisasi yang fokus kepada manajemen magang.


Pada akhir acara, para pemangku kepentingan di bidang kompetensi bersama-sama melakukan penandatanganan deklarasi untuk bergabung dalam Masyarakat Kompetensi Nasional yang digagas oleh Luluk Sumiarso. Diharapkan deklarasi ini bisa menjadi awal gerakan untuk meningkatkan kompetensi bangsa dan menjadikan bonus demografi menjadi sebuah keuntungan besar bagi bangsa.

Simak Video After Event : Rembuk Nasional "Sistem Kompetensi Nasional"


Sumber : Cozer.id